rss_feed

Desa Rensing Bat

Jln TGH. Muh. Padil Rensing Bat Sakra Barat - Lotim
Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kode Pos 83671

mail_outline rensingbatdesa@gmail.com

SELAMAT DATANG DI SISTEM INFORMASI DESA RENSING BAT KECAMATAN SAKRA BARAT KABUPATEN LOMBOK TIMUR, KAMI BERHARAP DENGAN HADIRNYA SISTEM INFORMASI DESA INI, PEMERINTAH DESA RENSING BAT BISA TERUS MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DAN SEBAGAI UPAYA KAMI MEWUJUDKAN KETERBUKAAN INFORMASI BAGI WARGA DESA RENSING BAT SESUAI AMANAH UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. SILAHKAN GUNAKAN KOTAK LAYANAN MANDIRI UNTUK MEMBUAT SENDIRI SURAT YANG ANDA BUTUHKAN. CARI KOTAK LAYANAN MANDIRI DI SEBELAH KANAN LAYAR KOMPUTER ANDA, SEBELUMNYA SILAHKAN MINTA KODE PIN ANDA DI OPERATOR DESA. TERIMAKASIH SUDAH BERKUNJUNG KE WEBSITE RESMI SISTEM INFORMASI DESA RENSING BAT, SEMOGA KITA DIBERIKAN KESEHATAN DAN KEAFIATAN OLEH ALLAH S.W.T. AMIN YAROBBAL ALAMIN
fingerprint
Keterbukaan Informasi Publik

17 Des 2019 09:03:34 15.762 Kali

Sebagai konsekuensi dari diberlakukannya UU Desa, Pemerintah Desa kini dituntut untuk mempraktikkan keterbukaan informasi. Sebab UU Desa mengkonstruksi desa sebagai komunitas yang berpemerintahan sendiri (self governing community) yang berpegang pada asas demokrasi, dimana warga desa juga diberikan hak untuk turut memegang kendali atas penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Keterbukaan informasi yang dipraktikkan oleh Pemerintah Desa dimaksudkan agar warga desa mengetahui berbagai informasi tentang kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan. Melalui mekanisme ini maka akan terbangun akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Klausul yang mengatur keterbukaan informasi tersebar dalam beberapa pasal dalam UU Desa. Yang pertama diatur dalam pasal 24, yang menyatakan bahwa asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa  salah satunya adalah keterbukaan. Selanjutnya dinyatakan pada bagian penjelasan bahwa yang dimaksud dengan keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pada pasal 26 ayat (4) huruf (f) diatur bahwa dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa berkewajiban untuk melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Masih pada pasal dan ayat yang sama, pada huruf (p) diatur bahwa Kepala Desa juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pada bagian lain, yakni pada pasal 27 huruf (d) diatur bahwa dalam menjalankan hak, tugas, kewenangan, dan kewajiban Kepala Desa wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran. Pasal 68 ayat (1) huruf (a) dinyatakan bahwa masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Bagian akhir yang mengatur tentang keterbukaan informasi pada UU Desa terdapat pada pasal 86 ayat (1) dan ayat (5) yang menyatakan bahwa desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan sistem informasi tersebut dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan.

Secara spesifik, kewajiban untuk menjalankan keterbukaan informasi bagi badan-badan publik selama ini telah diatur oleh UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Mengacu pada UU KIP, tak ayal lagi bahwa Pemerintah Desa tergolong sebagai badan publik, sebab Pemerintah Desa merupakan lembaga yang salah satu sumber pendanaannya berasal dari APBN dan APBD.  Jika keterbukaan informasi yang diatur oleh UU Desa masih bersifat umum, UU KIP telah mengatur secara detil tentang mekanisme atau cara badan publik menyampaikan informasi, serta cara bagaimana masyarakat memperoleh informasi.

Terkait dengan cara bagaimana badan publik menyampaikan informasi, UU KIP telah mengatur bahwa setiap badan publik harus menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID inilah yang kemudian bertugas mengelola data dan informasi yang dikuasai oleh badan publik. Pengelolaan di sini meliputi pendataan, pengumpulan, pendokumentasian hingga pengarsipan. Selain pengelolaan, PPID juga bertanggungjawab untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Ada dua cara menyampaikan informasi, yaitu pertama dengan cara mengumumkan melalui media yang mudah dijangkau, dan kedua dengan cara memberikannya kepada masyarakat yang melakukan permintaan informasi. Jadi, selain secara proaktif menyampaikan informasi dalam bentuk pengumuman, PPID juga harus memberikan informasi kepada setiap orang yang menyampaikan permintaan informasi kepada badan publik.

Terkait dengan cara masyarakat meminta informasi kepada badan publik, UU KIP telah mengatur bahwa masyarakat harus menyampaikan permintaan melalui berbagai media yang memungkinkan, baik secara lisan maupun tertulis. PPID kemudian mendata permintaan informasi tersebut, paling lama dalam waktu sepuluh hari kerja PPID harus memberikan informasi yang diminta, jika informasi yang diminta bukan termasuk informasi yang dikecualikan. Jika dalam waktu sepuluh hari kerja PPID belum menemukan informasi yang diminta, pemenuhan informasi dapat diperpanjang dalam jangka waktu tujuh hari kerja. Perpanjangan waktu ini harus disampaikan kepada pemohon. Jika akhirnya PPID tidak juga memberikan informasi yang diminta, pemohon dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dan dapat berlanjut ke sidang di Komisi Informasi.

Jika aturan tentang keterbukaan informasi ini diaplikasikan dengan praktik dalam Pemerintahan Desa, maka Pemerintah Desa harus menunjuk PPID agar Pemerintah Desa dapat dengan baik melakukan pengelolaan terhadap informasi yang terkait dengan program, kegiatan, kebijakan, serta berbagai dokumentasi lain tentang penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan pengelolaan informasi yang baik, dipastikan pelayanan informasi terhadap masyarakat desa juga akan baik pula, sehingga kewajiban-kewajiban keterbukaan informasi sebagaimana diatur oleh UU Desa dapat dijalankan secara maksimal.

Belakangan ini, sesungguhnya praktik keterbukaan informasi telah dijalankan oleh beberapa desa. Yang paling sering muncul di berbagai media sosial adalah bagaimana Pemerintah Desa memajang baliho tentang laporan pertanggungjawaban APB Desa. Selain itu, banyak juga desa yang telah memiliki website, yang memuat berbagai informasi tentang aktivitas yang dilakukan. Meskipun masih belum maksimal, tapi tentu saja upaya ini harus diapresiasi. Di Jawa Timur dan NTB, telah ada Standar Layanan Informasi Publik untuk Pemerintah Desa yang diterbitkan oleh Komisi Informasi Provinsi masing-masing. Hal ini mempermudah desa-desa di kedua provinsi tersebut dalam menjalankan keterbukaan informasi, karena telah ada panduan yang jelas. Komisi Informasi NTB telah meluncurkan gerakan Desa Benderang Informasi Publik yang mendorong agar Pemerintah Desa menunjuk PPID dan menjalankan keterbukaan informasi publik. Kedepannya diharapkan Komisi Informasi Provinsi lain akan melakukan hal yang sama

business
Kirim Komentar

Untuk artikel ini

person
stay_current_portrait
mail
chat

  [Ganti]  

account_circle Aparatur Desa

reorder Peta Desa

Alamat : Jln TGH. Muh. Padil Rensing Bat Sakra Barat - Lotim
Desa : Rensing Bat
Kecamatan : Sakra Barat
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83671
Telepon :
Email : rensingbatdesa@gmail.com

map Wilayah Desa

message Komentar Terkini

  • person Heri

    date_range 14 Oktober 2021 19:52:59

    Harapannya tahun 2022 mudah-mudahan NIPD dapat di terbitkan [...]
  • person Septiana

    date_range 04 Oktober 2021 09:38:22

    kami pemerhati simpatisan terhadap abdi desa/aparatur [...]
  • person Asmawi

    date_range 14 September 2021 14:30:24

    Mohon di per hati kan..Kami dari Desa Pulau Lintang [...]
  • person Ardi

    date_range 14 September 2021 09:03:40

    Assallammualaikum bapak, mohon maaf dan tdk mengurangi [...]
  • person muhammad bajuri

    date_range 20 Agustus 2021 20:33:58

    tanggal lahir saya berapa [...]
  • person Santo Hasan,A.Md

    date_range 18 Juli 2021 20:18:32

    Sy kasie pelayanan dari desa ombulo, kec limboto barat [...]
  • person Santo Hasan,A.Md

    date_range 18 Juli 2021 20:17:42

    Sy kasie pelayanan dari desa ombulo, kec limboto barat [...]
  • person HARIRUDIN

    date_range 12 Juli 2021 15:30:16

    PERLU DICONTOH OLEH BANYAK DESA [...]
  • person Ika purnama sari, SE

    date_range 10 Juli 2021 14:41:55

    Saya kaur keuangan desa ujung tobaku kec. Katoi, kab. [...]
  • person Hariyono

    date_range 08 Juli 2021 18:29:07

    SID gak bisa di akses merupakan salah satu bukti upaya [...]

folder Arsip Artikel


assessment Statistik Desa

reorder Video Profil Desa

contacts Info Media Sosial

reorder Facebook Desa

share Sinergi Program

insert_photo Galeri Foto

assessment Statistik Pengunjung

Hari ini:137
Kemarin:152
Total Pengunjung:130.596
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:3.236.232.99
Browser:Tidak ditemukan
  • MUHAMMAD HILMI, SE

    Kepala Desa

  • HADIANTO, S.PD

    Sekretaris Desa

  • M. KAZWAINI SEPTIAWAN

    Kasi Pemerintahan

  • AHYANUDDIN, S.PD

    kasi Kesra

  • IBRAHIM ARIFIN

    Kasi Pelayanan

  • MUHAMMAD KHAIRI

    Kaur Perencanaan

  • FITRIAH PADLI, S.Kom

    Kaur ADM dan Umum

  • DEDI HASRI RAHMAN, SE

    Kaur Keuangan

  • MUHAMMAD YASIN, S.AG

    Kawil Rensing Bat

  • MOH. ALI MASHRI, S.PD.I

    Kawil Lepok

  • BADARUDIN, S.Pd.I

    Kawil Timuk Rurung

  • NUR HIKMAH, S.Sos

    Staf Kesra

  • -

    Kawil Tibu Jae

  • -

    Kawil Tembok Gading

settings Pengaturan Layar

Pembangunan Jalan Usaha Tani Dusun Rensing Bat

Rp. 350,000,000

Lokasi

Pembangunan Jalan Usaha Tani ini di Biayai oleh Dana Desa Tahun 2020 sepanjang kurang lebih 350 Meter.

Pembangunan Rabat Gang/Beton Dusun Tibu Jae

Rp. 28,718,211,40

Lokasi

Pembangunan Rabat Beton ini di Biayai oleh Dana Desa Tahun 2019 sepanjang kurang lebih 109 meter.

Pembangunan Talud Irigasi Dusun Rensing Bat

Rp. 526,377,700

Lokasi

Pembangunan Talud Irigasi ini dibiayai dari Dana Desa Tahun 2019 sepanjang kurang lebih 400 meter.

Pembangunan Jalan Gang Dusun Timuk Rurung

Rp. 120,000,000

Lokasi

Pembangunan Jalan Gang ini dibiayai Oleh Dana Desa Tahun 2019 sepanjang kurang lebih 110 meter.

Pembangunan Talud Irigasi Tembok Gading

Rp. 200,000,000

Lokasi

Pembangunan Talud Irigasi ini di Biayai oleh Pemda (Dispertanian) Tahun 2019 sepanjang kurang lebih 100 meter.

Posyandu,PMT,Insentif Kader Posyandu

Rp. 59.100.000

Lokasi

Bidang Penyelenggaraan Pembangunan ini di Biayai oleh Dana Desa Tahun 2021 berada di semua Dusun.

Pembangunan/Pemasangan SPAL di semua Dusun

Rp. 73,556,000

Lokasi

Pembangunan SPAL ini di Biayai oleh Dana Desa Tahun 2019 sepanjang kurang lebih 50 meter.

Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni

Rp. 150,000,000

Lokasi

Pembangunan RTLH sebanyak 10 Unit ini di Biayai oleh Dana Desa Tahun 2020 tersebar di semua Dusun.

TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2021 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 1,417,991,141 | Rp. 1,417,991,141
100 %
BELANJA
Rp. 1,367,991,141 | Rp. 1,367,991,141
100 %
PEMBIAYAAN
Rp. 50,000,000 | Rp. 50,000,000
100 %
insert_chart
APBDes 2021 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 4,800,000 | Rp. 4,800,000
100 %
Dana Desa
Rp. 922,935,000 | Rp. 922,935,000
100 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 61,418,412 | Rp. 61,418,412
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 427,337,729 | Rp. 427,337,729
100 %
Bunga Bank
Rp. 1,500,000 | Rp. 1,500,000
100 %
insert_chart
APBDes 2021 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 489,741,141 | Rp. 489,741,141
100 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 333,829,000 | Rp. 333,829,000
100 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 5,315,000 | Rp. 5,315,000
100 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 114,962,500 | Rp. 114,962,500
100 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 424,143,500 | Rp. 424,143,500
100 %