rss_feed

Sistem Informasi Desa Rensing Bat

Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur
Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5203192016

Jln TGH. Muh. Padil Rensing Bat Sakra Barat - Lotim     83671  
rensingbatdesa@gmail.com    http://www.rensingbat.desa.id

  SELAMAT DATANG DI SISTEM INFORMASI DESA RENSING BAT KECAMATAN SAKRA BARAT KABUPATEN LOMBOK TIMUR, KAMI BERHARAP DENGAN HADIRNYA SISTEM INFORMASI DESA INI, PEMERINTAH DESA RENSING BAT BISA TERUS MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DAN SEBAGAI UPAYA KAMI MEWUJUDKAN KETERBUKAAN INFORMASI BAGI WARGA DESA RENSING BAT SESUAI AMANAH UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. SILAHKAN GUNAKAN KOTAK LAYANAN MANDIRI UNTUK MEMBUAT SENDIRI SURAT YANG ANDA BUTUHKAN. CARI KOTAK LAYANAN MANDIRI DI SEBELAH KANAN LAYAR KOMPUTER ANDA, SEBELUMNYA SILAHKAN MINTA KODE PIN ANDA DI OPERATOR DESA. TERIMAKASIH SUDAH BERKUNJUNG KE WEBSITE RESMI SISTEM INFORMASI DESA RENSING BAT, SEMOGA KITA DIBERIKAN KESEHATAN DAN KEAFIATAN OLEH ALLAH S.W.T. AMIN YAROBBAL ALAMIN    

Pedoman Penyusunan Peraturan Desa

date_range 11 Mar 2020 07:29:44 favorite 710 Kali

sid.rensingbat.desa.id – Kutipan tata cara pembuatan Peraturan Desa berdasarkan Permendagri nomor 111 tahun 2014 dapat diuraikan sebagai berikut:

Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 5

  • Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
  • Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.

Bagian Kedua
Penyusunan
Paragraf 1
Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa
Pasal 6

  • Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
  • Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
  • Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
  • Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
  • Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Paragraf 2
Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD
Pasal 7

  • BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa.
  • Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.
  • Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

Bagian Ketiga
Pembahasan
Pasal 8

  • BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
  • Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 9

  • Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
  • Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 10

  • Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
  • Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

Bagian Keempat
Penetapan
Pasal 11

  • Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
  • Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.

Bagian Kelima
Pengundangan
Pasal 12

  • Sekretaris Desa mengundangkan peraturan desa dalam lembaran desa.
  • Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

Bagian Keenam
Penyebarluasan
Pasal 13

  • Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peratuan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa.
  • Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Dari diskripsi pasal dan ayat tersebut di atas, dapat di simpulkan bahwa, Fase atau tahapan pembuatan Peraturan Desa itu terdiri atas:

  1. Fase Perencanaan
    Pada fase ini Kepala Desa dan BPD sepakat untuk dibuat Perdes tersebut.
    b. Pada fase ini masih berupa DRAF.
    c. Baik draf dari Kepala Desa maupun draf dari BPD harus disosialisasikan kepada LKD untuk mendapatkan masukan.
  2. Fase Penyusunan
  3. Pada fase ini melahirkan rancangan.
  4. Baik rancangan atas prakarsa Kepala Desa, maupun atas prakarsa BPD, harus disosialisasikan dan dikonsultasikan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
  5. Rancangan Perdes bias dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.
  6. BPB dan/atau anggota BPD dengan hak inisiatifnya dapat mengusul Rancangan Perdes tentang apa saja,
  7. Pengecualian atas hak inisiatif BPD perihal rancangan Perdes adalah rancangan Perdes tentang RPJMDes, RKPDes, APBDes, LPPDes, dan LPRP-APBDes. Karena itu semua kewenangan Kepala Desa.
  8. Fase Pembahasan
  9. Pada fase ini adalah kewenangan BPD.
  10. Apabila terdapat rancangan Pedes prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama, maka dalam pembahasannya didahulukan rancangan Perdes usulan BPD sedangkan Rancangan Perdes usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan atau akselerasi.
  11. Dari Rancangan yang dibahas, kemungkinan yang terjadi adalah:
  12. Rancangan Perdes dari BPD dalam pembahasannya kemungkinan terjadi persepakatan dan/atau pebahasan ulang.
  13. Rancangan Perdes dari Kepala Desa dalam pembahasannya kemungkinan keputusan BPD adalah: sepakat tanpa catatan; sepakat dengan catatan; dan/atau tertolak dengan alasan hukum.
    Rancangan Perdes yang diajukan Kepala Desa, paling lambat 7 (tujuh) hari harus sudah ada keputusan BPD dari hasil pembahasan.
  14. Fase Penetapan
  15. Pada fase ini akan melahirkan naskah tetapan, yaitu naskah Perdes yang sudah dibubuhi tanda tangan dan stempel Kepala Desa
  16. Naskah Rancangan Perdes yang telah disepakati BPD dan sudah diajukan oleh BPD kepala kepala Desa, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari harus sudah ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai Perdes atau naskah Tetapan.
  17. Naskah Tetapan Perdes yang telah dibubuhi tanda tangan dan stempel tersebut disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
  18. Apabila Kepala Desa tidak menandatangani dan menstempel Rancangan Perdes, Rancangan Perdes tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa oleh Sekretaris Desa.
  19. Fase Pengundangan
  20. Pada fase ini akan melahirkan naskah salinan, yaitu nakah naskah untuk dilaporkan ke Bupati melalui Camat, kepada BPD sebagai jawaban atau untuk diketahui, dan kepada masyarakat sebagai informasi dan sosialisasi.
  21. Sekretaris Desa bertugas mengundangkan peraturan desa dalam lembaran desa dengan membubuhkan tanda tangan dan stempel Sekretariat di samping bawah ttd Kepala Desa yang dilengkapi tanggal pengundangan serta tahun dan nomor Lembaran Desa.
  22. Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.
  23. Fase Penyebarluasan
  24. Fase ini disebut juga publikasi.
  25. Penyebarluasan Perdes itu dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD
  26. Meski demikian, bahwa penyebarluasan itu sejatinya harus dilakukan sejak penetapan rencana yang menghasilkan draf, penyusunan rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan menjadi naskah tetapan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa yang berupa naskah salinan.
  27. Penyebarluasan setelah penetapan dilakukan adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan.

 

SUMBER : FB Pegiat Desa

business
Kirim Komentar

Untuk artikel ini

person
stay_current_portrait
mail
chat

  [Ganti]  

account_circle Aparatur Desa

reorder Peta Desa

Alamat : Jln TGH. Muh. Padil Rensing Bat Sakra Barat - Lotim
Desa : Rensing Bat
Kecamatan : Sakra Barat
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83671
Telepon :
Email : rensingbatdesa@gmail.com

message Komentar Terkini

  • person EFORI HALAWA

    date_range 05 Desember 2021 21:56:41

    Saya sangat setuju dengan usulan teman-teman seperjuangan, agar secepatnya diterbitkan nipd perangkat desa dan juga gaji agar disamakan dengan gaji PNS. Terimakasih semoga terkabulkan Amin
  • person Jon henries harefa

    date_range 26 Oktober 2021 15:52:54

    Mohon penjelasan pak Mentri PDTT KENAPA LINK SID KEMENDES TIDAK BISA DIBUKA LAGI...??? jadi membuat masyrakat tidak bisa mengawasi DD LAGI...
  • person Heri

    date_range 14 Oktober 2021 19:52:59

    Harapannya tahun 2022 mudah-mudahan NIPD dapat di terbitkan
  • person Septiana

    date_range 04 Oktober 2021 09:38:22

    kami pemerhati simpatisan terhadap abdi desa/aparatur desa, kami merasa bangga terhadap aparatur desa diera modern saat ini, mereka jd abdi desa thn 2009, dan mampu bekrja dgn baik, sesuai tupoksinya, dgn dibekali ilmu melalui Bintek, pelatihan2 khusus oleh pempus,pemprop maupun pemda,dgn mksud dan tujuan menciptakan desa maju dan brkembang disgala bidang, akn ttpi adanya prgantian Kades yg trpilih, dan bertindak semena mena, trjadilah pemecatan merotasi dgn jabatan,yg tdk sesuai tupoksinya, Luntur sudah ilmu yg didapat, mmperlambat laju perkmbangan Desa, kami mohon kpd pmerintah, buatlah suatu aturan prundang undangan khusus untuk para Kades, agar bertinda mngacu dan sesuai aturan Pemerintah, dan kades bukan Raja. sekian trmksh.
  • person Asmawi

    date_range 14 September 2021 14:30:24

    Mohon di per hati kan..Kami dari Desa Pulau Lintang kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.. Kami diangkat menjadi perangkat Desa dari tahun 2013..tapi pada pilkades tgl 19 Agustus 2021..kades pemenangnya langsung mengganti perangkat yang baru, tanpa koordinasi dulu dan terkesan mengabaikan permendagri tahun 2018 tentang perangkat desa..
  • person Ardi

    date_range 14 September 2021 09:03:40

    Assallammualaikum bapak, mohon maaf dan tdk mengurangi rasa hormat saya. Saya mau bertanya pak terkait dgn pelayanan publik desa, apakah Desa Rensing Bat mempunyai maklumat pelayanan publik ? Maksud saya bertanya pak ada observasi penelitian skripsi yg saya lakukan terkait itu pak, mohon maaf sebelumnya Mohon bantuannya????????
  • person muhammad bajuri

    date_range 20 Agustus 2021 20:33:58

    tanggal lahir saya berapa
  • person Santo Hasan,A.Md

    date_range 18 Juli 2021 20:18:32

    Sy kasie pelayanan dari desa ombulo, kec limboto barat kab. Gorontalo berharap kepada pemerintah pusat agar kiranya NIPD segera diterbitkan..jgn hanya habis di wacana dan pembahasan..mohon pengertian dari pemerintah akn nasib kami..kami juga bekerja untuk pemerintah..melayani masyarakat bahksn ksmi siaga 24 jam..tp nasib kami tdk diperhatikan..wahai para petinggi negara..mohon mengertilah dgn kami..kasihanilah kami..yg punya keluarga yg harus kami hidupi..tlng perjelas status kami..
  • person Santo Hasan,A.Md

    date_range 18 Juli 2021 20:17:42

    Sy kasie pelayanan dari desa ombulo, kec limboto barat kab. Gorontalo berharap kepada pemerintah pusat agar kiranya NIPD segera diterbitkan..jgn hanya habis di wacana dan pembahasan..mohon pengertian dari pemerintah akn nasib kami..kami juga bekerja untuk pemerintah..melayani masyarakat bahksn ksmi siaga 24 jam..tp nasib kami tdk diperhatikan..wahai para petinggi negara..mohon mengertilah dgn kami..kasihanilah kami..yg punya keluarga yg harus kami hidupi..tlng perjelas status kami..
  • person HARIRUDIN

    date_range 12 Juli 2021 15:30:16

    PERLU DICONTOH OLEH BANYAK DESA

folder Arsip Artikel


    assessment Statistik Desa

    reorder Video Profil Desa

    contacts Info Media Sosial

    reorder Facebook Desa

    share Sinergi Program

    insert_photo Galeri Foto

    assessment Statistik Pengunjung

    Hari ini:130
    Kemarin:482
    Total Pengunjung:141.060
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:52.205.167.104
    Browser:Tidak ditemukan
    • MUHAMMAD HILMI, SE

      Kepala Desa

    • HADIANTO, S.PD

      Sekretaris Desa

    • M. KAZWAINI SEPTIAWAN

      Kasi Pemerintahan

    • AHYANUDDIN, S.PD

      kasi Kesra

    • IBRAHIM ARIFIN

      Kasi Pelayanan

    • MUHAMMAD KHAIRI

      Kaur Perencanaan

    • FITRIAH PADLI, S.Kom

      Kaur ADM dan Umum

    • DEDI HASRI RAHMAN, SE

      Kaur Keuangan

    • MUHAMMAD YASIN, S.AG

      Kawil Rensing Bat

    • MOH. ALI MASHRI, S.PD.I

      Kawil Lepok

    • BADARUDIN, S.PD.I

      Kawil Timuk Rurung

    • NUR HIKMAH, S.SOS

      Staf Kesra

    • -

      Kawil Tibu Jae

    • -

      Kawil Tembok Gading

    Scan LinkBrowser



    Scan APK

    130 viewer

    Pengunjung Hari Ini

    26.97 %
    Kemarin 482 viewer

    router OpenSID™ versi 21.12

    1. ADMINISTRASI :

    2. PELAPORAN PAJAK :

    • lock Login Aplikasi
      Halaman Administrator

    • phone Kontak Aparatur Desa
      Telepon, SMS, dan Whastapp

    • android Unduh APK
      Aplikasi SID for Android

    insert_chart
    APBDes 2021 Pelaksanaan

    Realisasi | Anggaran

    PENDAPATAN
    Rp. 1,417,991,141 | Rp. 1,417,991,141
    Realisasi 100 %
    BELANJA
    Rp. 1,367,991,141 | Rp. 1,367,991,141
    Realisasi 100 %
    PEMBIAYAAN
    Rp. 50,000,000 | Rp. 50,000,000
    Realisasi 100 %
    insert_chart
    APBDes 2021 Pendapatan

    Realisasi | Anggaran

    Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
    Rp. 4,800,000 | Rp. 4,800,000
    Realisasi 100 %
    Dana Desa
    Rp. 922,935,000 | Rp. 922,935,000
    Realisasi 100 %
    Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
    Rp. 61,418,412 | Rp. 61,418,412
    Realisasi 100 %
    Alokasi Dana Desa
    Rp. 427,337,729 | Rp. 427,337,729
    Realisasi 100 %
    Bunga Bank
    Rp. 1,500,000 | Rp. 1,500,000
    Realisasi 100 %
    insert_chart
    APBDes 2021 Pembelanjaan

    Realisasi | Anggaran

    BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
    Rp. 489,741,141 | Rp. 489,741,141
    Realisasi 100 %
    BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
    Rp. 333,829,000 | Rp. 333,829,000
    Realisasi 100 %
    BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
    Rp. 5,315,000 | Rp. 5,315,000
    Realisasi 100 %
    BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
    Rp. 114,962,500 | Rp. 114,962,500
    Realisasi 100 %
    BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
    Rp. 424,143,500 | Rp. 424,143,500
    Realisasi 100 %